PELAYANAN PUBLIK

 Hallo semua nya, kali ini saya Haerunnisa akan meresume materi Pelayanan Publik  yang sudah di sampaikan oleh Dosen Siska Fajar Kusuma, S.M., M.M.

Pelayanan publik adalah upaya penyediaan layanan atau fasilitas yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, transparan, dan efisien.

Adapun klasifikasi pelayanan publik yakni :

1.Pelayanan Administratif

2.Pelayanan Barang

3.Pelayanan Jasa

4. Pelayanan Regulatif

Asas pelayanan publik mencakup beberapa prinsip, di antaranya adalah:

1. Kepuasan Pengguna: Memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan mereka.

2. Keterbukaan dan Transparansi: Menyelenggarakan layanan secara terbuka dan transparan, sehingga informasi terkait pelayanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3. Kepastian Hukum: Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum kepada pengguna.

4. Partisipasi Masyarakat:Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Keadilan dan Kesetaraan: Menyelenggarakan pelayanan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, tanpa diskriminasi.

6. Efisiensi dan Efektivitas:Menyelenggarakan pelayanan dengan cara yang efisien dan efektif untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang ada.

7. Akuntabilitas:Menjamin pertanggungjawaban dan kewajiban pihak penyelenggara pelayanan publik terhadap masyarakat dan pemerintah.

Asas-asas ini membentuk landasan bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63

Tahun 2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berisi

kriteria-kriteria pelayanan prima yaitu :

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

1. Persyaratan teknis dan aministratif 

pelayanan publik.

2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/ sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik.

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata 

cara pembayaran.

c. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan 

benar, tepat dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik 

memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum.

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik 

atau pejabat yang ditunjuk bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja dan pendukung lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika 

(telematika).

h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 

yang memadai, mudah dijangkau oleh 

masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, 

sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, 

bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah dll. 

Standar pelayanan publik adalah kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah. Standar ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk waktu respons, ketersediaan informasi, dan kualitas layanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun

2003 tentang pedoman umum penyelenggaran

pelayanan publik, standar pelayanan sekurangkurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi

pemberi dan penerima pelayanan termasuk

pengaduan.

2. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak

saat pengajuan permohonan sampai dengan

penyelesaian termasuk pengaduan.

3. Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya

yang ditetapkan dalam proses pemberian

layanan.

4. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5.

Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

yang memadai oleh peyelenggaraan

pelayanan publik.

6.

Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Publik

Kompetensi petugas pemberi pelayanan

harus ditetapkan dengan tepat sesuai

berdasarkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan, sikap dan prilaku yang

dibutuhkan.